Polresta Banyuwangi Berhasil Mediasi Konflik Pemetikan Kapuk di Wongsorejo

    Polresta Banyuwangi Berhasil Mediasi Konflik Pemetikan Kapuk di Wongsorejo

    BANYUWANGI - Polresta Banyuwangi melalui Polsek Wongsorejo telah berhasil menyelesaikan konflik yang berkepanjangan terkait pemetikan kapuk di lahan KLHK Desa Alasbuluh dan Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo. 

    Mediasi ini dilaksanakan di RM. Lobster, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo pada Kamis (21/09/2023) dan menghasilkan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. 002-210923/pks-womgsorejo/bengkak.

    Kedua pihak yang bersengketa yaitu Agus Hidayat selaku pemenang tender dan Kelompok Tani BSM yang diwakili oleh Saiful serta pihak keamanan KLHK yang diwakili oleh Abdullah dihadirkan untuk musyawarah.

    Mediasi tersebut dihadiri oleh Kepala Camat Wongsorejo Drs.Ahmad Nuril Falah, M.Si, Sekcam Wongserejo Drs Ahmad Subhan, Danramil Wongsorejo Kapten Arm Siswandi, Kapolsek Wongsorejo Iptu Taufan Akbar, S.H dan Kepala Desa Bengkak Mustain serta Kepala Desa Alasbuluh Abu Sholeh Said.

    Camat Wongsorejo berharap mediasi ini akan mengakhiri konflik dengan baik dan membangun kerjasama yang positif di masa mendatang.

    “Semoga dengan musyawarah ini dapat segera mengakhiri persoalan yang ada dan dapat membangun kerjasama yang baik, ”ujar Ahmad Nuril, Kamis (21/9).

    Sementara itu Danramil Wongsorejo, Kapten Arm Siswandi juga berharap agar masalah ini dapat diselesaikan tanpa meninggalkan ketegangan.  

    Dari mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa :
    1. Pihak 2 memberikan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada pihak 1 untuk melaksanakan pengelolaan & penjualan buah kapuk seluas kurang lebih 130 HA yang terletak di Areal Bengkak (peta terlampir).

    2. Pihak 1 akan memprioritaskan hasil panen buah kapuk tersebut kepada pihak 2 dengan mengikuti harga pasar pada saat itu, dan apabila pihak 2 tidak dapat mengikuti harga pasar pada saat itu, maka pihak 1 dapat menjual hasil panen tersebut kepada pihak lainnya.

    3. Pihak 2 menerbitkan SPK pengelolaan & penjualan kepada pihak 1 dengan pembayaran kapuk sebanyak 55 ton x Rp 2.500, - = 137.500.000, - (seratus tiga puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah).

    4. Pihak 2 memberikan SPK pengelolaan lahan kapuk tersebut kepada pihak 1, sudah termasuk kewajiban pajak kepada KLHK dan karena itu pihak 1 terbebas dari biaya lainnya.

    5. Titipan pembayaran kewajiban pajak sebesar 100.000.000, - (seratus juta rupiah) yang telah di bayarkan oleh pihak ke 1 kepada pihak ke 2, wajib di setorkan kepada KLHK oleh pihak ke 2, paling lambat 5 hari kerja dan bukti setor di berikan kembali kepada pihak ke 1.

    Kedua belah pihak, termasuk Kelompok Tani BSM (Bengkak Sejahtra Mandiri), dan pihak pemenang tender berjanji akan mematuhi hasil mediasi tersebut dan semua poin dalam nota kesepakatan dianggap dapat dipertanggungjawabkan.

    Di tempat terpisah, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy melalui Kasihumas Polresta Banyuwangi Iptu Agus Winarno membenarkan peristiwa tersebut.

    Iptu Agus mengatakan konflik tersebut berawal dari Konflik yang juga diwarnai adanya pelaporan pidana ini berhasil diselesaikan melalui dialog dan mediasi yang turut disaksikan Forkopimcam setempat.

    Namun demikian berkat sinergitas tiga pilar antara Kepolisian, TNI dan pihak Kecamatan Wongsorejo, sengketa tersebut berhasil diselesaikan secara damai.

    “Kesuksesan mediasi ini menandai langkah penting menuju perdamaian dan kerjasama yang baik di Desa Alasbuluh dan Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo dan wujud dari sinergitas tiga pilar yang berjalan, ” pungkas Iptu Agus Winarno. (*)

    banyuwangi
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    Prajurit dan PNS Mabesau, Lakukan Doa Bersama...

    Artikel Berikutnya

    Sudah 8 Tugu Pencak Silat Dibongkar Sukarela,...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Yakinkan Dapat Berjalan Dengan Lancar Dan Aman, Dandim 1710/Mimika Dampingi Wakapolda Papua  Pantau Langsung Pemungutan Suara Di TPS
    Hidayat Kampai: Nepo Baby, Privilege yang Jadi Tumpuan Kebijakan Publik?
    Polri Lakukan Asistensi ke Polda Jateng 

    Ikuti Kami